SKEMA WFH DI TENGAH KRISIS ENERGI : SOLUSI HEMAT ATAU SEKADAR RETORIKA?
SKEMA WFH DI TENGAH KRISIS ENERGI : SOLUSI HEMAT ATAU SEKADAR RETORIKA?
Oleh: Hotman Auditua S,S.E.,M.E.M.Si.,BKP Pemerhati Kebijakan Fiskal
Lonjakan harga minyak dunia sejak Februari 2026 dipicu oleh konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global. Akibatnya, lebih dari 85 negara menaikkan harga BBM, dengan Vietnam mencatat kenaikan hingga 50% karena cadangan minyak hanya cukup untuk 15 hari konsumsi nasional. Indonesia pun ikut waspada, karena subsidi BBM berpotensi membengkak hingga Rp120 triliun jika tidak ada langkah efisiensi (Suara.com, 2026).
Merespons ancaman ini, pemerintah mengumumkan penerapan work from home (WFH) satu hari per minggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta setelah Lebaran 2026. Tujuannya menekan konsumsi BBM dengan mengurangi mobilitas harian pekerja sekaligus menjaga ketahanan fiskal. Namun, muncul pertanyaan besar: apakah WFH benar-benar solusi efektif? Di balik narasi penghematan energi, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah simbolis yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada hasil nyata.
Beragam Respons Negara Lain terhadap Krisis Energi
Negara lain mengambil langkah lebih beragam dan berorientasi jangka panjang. Vietnam menaikkan harga BBM hingga 50% untuk menjaga pasokan (Suara.com, 2026). Amerika Serikat dan Uni Eropa memperkuat cadangan energi strategis sambil mempercepat transisi ke energi terbarukan. Jepang dan Korea Selatan menetapkan status darurat energi, membatasi konsumsi BBM, dan mendorong efisiensi transportasi massal. Sementara itu, Malaysia, Singapura, dan Thailand menghidupkan kembali kebijakan WFH, tetapi sifatnya hanya sementara dan selalu dipadukan dengan strategi lain seperti diversifikasi energi dan pengawasan distribusi BBM (Kompas, 2026).
Penerapan WFH di Negara Lain
Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan WFH. Malaysia lebih dulu mengumumkan kebijakan ini pada 26 Maret 2026, dengan fokus pada ASN sektor non-kritis. PM Anwar Ibrahim menekankan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menekan konsumsi BBM dan menjaga pasokan energi (Hops.ID, 2026). Vietnam memadukan WFH dengan kenaikan harga BBM sebagai bagian dari paket kebijakan darurat (Suara.com, 2026).
elain itu, negara ASEAN lain seperti Filipina, Thailand, Singapura, Brunei, dan Laos juga menerapkan WFH sebagai antisipasi krisis energi global. Namun, pola yang muncul jelas: WFH di negara-negara tersebut hanya menjadi pelengkap dari kebijakan struktural lain, seperti pembatasan konsumsi BBM, penguatan cadangan energi, atau percepatan transisi energi (Tribun Medan, 2026).
Indonesia dan WFH: Solusi Simbolis di Tengah Ancaman Nyata
Jika negara lain berani mengambil langkah struktural yang langsung menyentuh akar persoalan energi, Indonesia justru memilih jalur yang lebih ringan yaitu hanya menggantungkan strategi mitigasi krisis ini dengan menerapkan WFH satu hari per minggu. Kebijakan ini memang mudah dipopulerkan dan relatif cepat dijalankan, tetapi efektivitasnya dalam menekan konsumsi energi nasional masih patut dipertanyakan. Satu hari tanpa mobilitas ASN dan pekerja swasta jelas tidak sebanding dengan lonjakan kebutuhan fiskal akibat subsidi BBM yang bisa membengkak hingga Rp120 triliun (Suara.com, 2026).
Selain itu, WFH berisiko menjadi kebijakan yang lebih simbolis daripada substantif. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa Indonesia membutuhkan strategi energi yang lebih komprehensif, mulai dari pengawasan distribusi BBM hingga percepatan diversifikasi energi domestik. Tanpa langkah-langkah tersebut, WFH hanya akan menjadi “tambal sulam” yang tidak mampu menjawab kompleksitas krisis energi global (Kompas,
2026).
Perbandingan dengan negara lain semakin menegaskan bahwa Indonesia tampak berhati-hati sekaligus setengah hati dalam merespons krisis energi. Alih-alih mengambil langkah berani seperti menaikkan harga BBM atau memperkuat cadangan energi, pemerintah memilih kebijakan yang lebih aman secara politik tetapi minim dampak nyata. Pertanyaan pun muncul: apakah WFH ini benar-benar solusi, atau sekadar retorika yang menenangkan publik di tengah ancaman krisis energi yang semakin kompleks?
Efek Domino yang akan Timbul
Penerapan WFH sebagai strategi penghematan energi memang terlihat sederhana, tetapi efek sampingnya bisa meluas ke berbagai aspek.
Dari sisi ekonomi, UMKM yang bergantung pada konsumsi harian ASN dan pekerja di sekitar perkantoran berpotensi kehilangan pendapatan. Warung makan, transportasi lokal, hingga jasa kecil di sekitar kantor akan terdampak langsung oleh berkurangnya aktivitas fisik pekerja. Selain itu, produktivitas sektor manufaktur dan layanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik tidak akan tersentuh oleh kebijakan ini, sehingga penghematan energi yang diharapkan menjadi tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang muncul. Namun dengan WFH juga akan membantu efisiensi pengeluaran masyarakat pekerja dengan menghemat biaya transportasi harian dan pemeliharaan kendaraan di tengah melonjaknya harga BBM.
Dari sisi sosial, WFH berpotensi memperlebar ketimpangan digital. Tidak semua pekerja memiliki akses internet stabil atau perangkat memadai untuk bekerja dari rumah. Hal ini bisa memperburuk kesenjangan antara pekerja urban dan rural, serta menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, WFH juga bisa mengurangi interaksi sosial antarpegawai, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan kohesi organisasi dan budaya kerja kolektif.
Dari aspek organisasi dan birokrasi, WFH berisiko menimbulkan masalah disiplin. Seperti yang dikritisi oleh pengamat UGM Fahmy Radhi, kebijakan ini bisa disalahgunakan menjadi Work From Everywhere (WFE), sehingga tujuan menekan konsumsi energi tidak tercapai. ASN
atau pekerja swasta yang tidak diawasi dengan ketat bisa tetap melakukan mobilitas tinggi, bahkan lebih boros energi karena bekerja dari lokasi lain yang tidak efisien.
Selain itu, dari sisi perspektif lingkungan dan transportasi, WFH bila hanya satu hari per minggu tidak cukup signifikan untuk menekan emisi karbon atau konsumsi BBM secara nasional. Transportasi massal tetap beroperasi, industri tetap berjalan, dan mobilitas masyarakat umum tidak berkurang secara berarti. Dengan demikian, kebijakan ini berisiko menjadi langkah simbolis yang lebih banyak menimbulkan dampak sampingan daripada hasil nyata.
Jalan Keluar dari Pro-Kontra WFH: Menuju Kebijakan Energi yang Komprehensif
Perdebatan mengenai efektivitas WFH sebagai solusi krisis energi tidak seharusnya berhenti pada pro dan kontra semata. Justru, polemik ini bisa menjadi pintu masuk untuk merumuskan kebijakan energi yang lebih komprehensif. WFH memang dapat membantu menekan mobilitas, tetapi dampaknya terbatas jika tidak dipadukan dengan langkah lain yang menyentuh akar persoalan.
Salah satu solusi yang mendesak adalah diversifikasi energi dan penguatan cadangan strategis. Indonesia perlu meniru langkah negara-negara besar yang memperkuat cadangan minyak sekaligus mempercepat transisi ke energi terbarukan. Dengan begitu, ketergantungan pada impor minyak bisa dikurangi, dan kebijakan efisiensi seperti WFH tidak berdiri sendiri.
Selain itu, pemerintah harus memperkuat pengawasan distribusi BBM dan transportasi massal. Efisiensi energi tidak cukup hanya dengan mengurangi mobilitas ASN. Subsidi BBM harus tepat sasaran agar tidak membebani fiskal, sementara transportasi massal perlu diperkuat sebagai alternatif hemat energi yang nyata bagi masyarakat luas.
Di sisi lain, WFH tetap bisa dijalankan sebagai bagian dari kebijakan hybrid. Artinya, selain mengurangi mobilitas pekerja, kantor juga harus menerapkan efisiensi energi internal, seperti pengurangan penggunaan listrik, pendingin ruangan, dan kendaraan dinas hanya untuk pejabat struktural eselon 1 dan 2, untuk mengurangi biaya bensin yang diberikan kepada para pejabat fungsional yang jumlahnya lebih banyak daripada pejabat struktural eselon 1 dan 2 serta biaya bensin tersebut dapat juga dialokasikan untuk memberikan intensif kuota wifi bagi pegawai saat WFH. Selanjutnya sebaiknya dibuat suatu regulasi menyeluruh agar saat WFH, maka seluruh kendaraan pribadi kecuali dalam kondisi emergensi, harus tidak aktif yang mana hal tersebut dapat diberikan sanksi tilang secara langsung bila melewati tol atau jalan protokol serta operasional transportasi massal juga diatur agar efektifitas WFH lebih nyata dampaknya.
Dengan kombinasi ini, dampak penghematan energi akan lebih terasa. Untuk mengurangi efek negatif pada UMKM, pemerintah dapat memberikan insentif atau program adaptasi digital, sekaligus memperkuat infrastruktur internet di daerah agar ketimpangan digital tidak semakin melebar.
Dengan dibuatnya suatu kebijakan aturan WFH yang jelas agar dapat memberi dampak kuat menghemat energi juga harus di selaraskan dengan kebijakan kompensasi bagi aspek UMKM yang pastinya akan mendapatkan dampak negatif paling tinggi dengan penerapan kebijakan WFH ini serta pemerintah harus memperkuat jaringan wifi.
Sehingga dengan diterapkannya kebijakan WFH diperkuat dengan kebijakan-kebijakan tersebut, maka WFH tidak lagi sekadar simbolis, melainkan bagian dari paket kebijakan energi yang lebih menyeluruh. Kritik terhadap efektivitasnya bisa dijawab dengan langkah nyata yang menyentuh akar persoalan: ketergantungan energi, distribusi BBM, dan ketimpangan sosial- ekonomi.
Artikel SKEMA WFH DI TENGAH KRISIS ENERGI : SOLUSI HEMAT ATAU SEKADAR RETORIKA? pertama kali tampil pada Portal Berita Kristen Indonesia.