Menjaga Arah Pembangunan: Peran Ideologi dan Politik dalam Pembangunan Pro-Rakyat
Menjaga Arah Pembangunan: Peran Ideologi dan Politik dalam Pembangunan Pro-Rakyat
Oleh: Baltasar Tarigan
Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan pro-rakyat membutuhkan lebih dari sekadar perencanaan teknokratis. Ia memerlukan komitmen ideologis dan kebijakan politik yang kuat untuk memastikan arah pembangunan tetap konsisten dan tidak mudah berbelok dari tujuan utamanya. Kongres PDI Perjuangan ke-6 pada tahun 2025, yang membuahkan susunan pengurus baru, menjadi momentum penting untuk merefleksikan bagaimana sebuah partai pemenang pemilu menjaga haluan perjuangan mereka.
Perkembangan politik yang dinamis sering kali membawa godaan untuk berkompromi dengan prinsip demi keuntungan sesaat. Di sinilah peran ideologi menjadi krusial. Bagi PDI Perjuangan, ideologi Pancasila dan Marhaenisme yang diwariskan oleh Bung Karno menjadi kompas moral dan politik. Ideologi ini bukan sekadar slogan, melainkan pedoman yang mengarahkan kebijakan partai agar selalu berpihak pada rakyat kecil, kaum Marhaen. Tanpa landasan ideologis yang kuat, sebuah partai rentan kehilangan jati diri, dan program-program pembangunannya bisa menjadi sekadar tambal sulam yang tidak terintegrasi dan tidak berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Konsistensi ideologis memastikan bahwa setiap kebijakan, dari ekonomi hingga sosial, akan selalu kembali pada semangat gotong royong dan keadilan sosial.
Namun, ideologi tanpa implementasi konkret hanyalah wacana. Dibutuhkan kebijakan politik yang mumpuni untuk menerjemahkan ideologi ke dalam program nyata.
Pengumuman struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan 2025-2030 oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang melibatkan sejumlah mantan menteri era Presiden Joko Widodo, adalah contoh nyata dari strategi politik tersebut. Masuknya nama-nama seperti Yasonna Laoly dan Tri Rismaharini ke dalam struktur partai menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan pengalaman di pemerintahan dengan kerja-kerja politik di partai. Para mantan menteri ini membawa bekal pengalaman implementasi kebijakan yang berharga, yang dapat membantu partai merumuskan program yang lebih terukur dan efektif.
Inklusi figur-figur berpengalaman ini juga mencerminkan strategi politik PDI Perjuangan untuk memperkuat basis kelembagaannya. Dengan menempatkan individu yang pernah berada di pusat kekuasaan eksekutif dalam jajaran kepengurusan, PDI Perjuangan memastikan bahwa wawasan dan pemahaman mengenai birokrasi dan tata kelola pemerintahan tetap melekat dalam pengambilan keputusan partai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusung oleh partai tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga realistis dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, partai dapat secara efektif mengawal jalannya pembangunan, memastikan program pemerintah yang berpihak pada rakyat berjalan sesuai koridor yang diharapkan.
Pada akhirnya, kongres dan restrukturisasi kepengurusan PDI Perjuangan ini bukanlah sekadar acara seremonial. Ia adalah manifestasi dari upaya partai untuk terus meneguhkan komitmen ideologisnya dan memperkuat alat politiknya. Dengan perpaduan ideologi yang kokoh dan kebijakan politik yang strategis, sebuah partai pemenang pemilu dapat menjaga arah pembangunan agar tidak hanya konsisten, tetapi juga senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Merdeka
BT/02.08/2025