Kardinal Hong Kong Ingatkan ‘Perpecahan’ dalam Gereja Katolik di Cina
pada tanggal
Sabtu, 11 Februari 2012
Edit
HONG KONG (RRC) - Kardinal Joseph Zen Ze-kiun mengingatkan bahwa Gereja Katolik Cina “di ambang perpecahan” diantara komunitas yang bekerja sama dengan struktur pemerintah dan komunitas yang menolak untuk mendaftar diri dengan otoritas pemerintah.
Kardinal Zen, pensiunan uskup Hong Kong, membuat komentar dalam artikel yang diterbitkan pada 8 Februari oleh Asia News, sebuah kantor berita yang berbasis di Roma.
“Situasi Gereja di Cina sangat tidak menentu karena bukan para uskup, tetapi badan di luar Gereja … yang memimpin Gereja kami,” kata Kardinal Zen, seraya mencontohkan pengawasan pemerintah terhadap Gereja melalui Administrasi Negara untuk Urusan Agama dan Asosiasi Patriotik Katolik Cina.
Lebih dari 10 juta umat Katolik Cina terbagi diantara komunitas yang diakui pemerintah dan komunitas “bawah tanah” yang tidak diakui pemerintah.
Dalam beberapa tahun terakhir, sebanyak 85 persen dari para uskup yang diakui pemerintah telah diakui oleh Takhta Suci, sebuah “strategi kompromi”, yang menurut Kardinal Zen, telah menurunkan moral umat yang tidak diakui pemerintah.
“Kita bisa melihat bahwa komunitas bawah tanah yang pernah berkembang dengan sangat baik, namun kini mereka menghadapi risiko kematian, frustrasi dan keputusasaan, karena tampaknya akan diabaikan dan dianggap nyaman oleh Tahta Suci,” tulis Kardinal Zen. (Catholicnews/CathnewsIndonesia)
Kardinal Zen, pensiunan uskup Hong Kong, membuat komentar dalam artikel yang diterbitkan pada 8 Februari oleh Asia News, sebuah kantor berita yang berbasis di Roma.
“Situasi Gereja di Cina sangat tidak menentu karena bukan para uskup, tetapi badan di luar Gereja … yang memimpin Gereja kami,” kata Kardinal Zen, seraya mencontohkan pengawasan pemerintah terhadap Gereja melalui Administrasi Negara untuk Urusan Agama dan Asosiasi Patriotik Katolik Cina.
Lebih dari 10 juta umat Katolik Cina terbagi diantara komunitas yang diakui pemerintah dan komunitas “bawah tanah” yang tidak diakui pemerintah.
Dalam beberapa tahun terakhir, sebanyak 85 persen dari para uskup yang diakui pemerintah telah diakui oleh Takhta Suci, sebuah “strategi kompromi”, yang menurut Kardinal Zen, telah menurunkan moral umat yang tidak diakui pemerintah.
“Kita bisa melihat bahwa komunitas bawah tanah yang pernah berkembang dengan sangat baik, namun kini mereka menghadapi risiko kematian, frustrasi dan keputusasaan, karena tampaknya akan diabaikan dan dianggap nyaman oleh Tahta Suci,” tulis Kardinal Zen. (Catholicnews/CathnewsIndonesia)
